Perusahaan Raksasa Asing Rugi Besar, Purbaya Dituduh Jadi Biang Kerok
Jakarta, CNBC Indonesia - Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada satu tokoh dari Kesultanan Mataram yang namanya sempat dituding menjadi penyebab kerugian besar perusahaan asing terbesar pada masanya, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Sosok tersebut adalah Pangeran Purbaya, bangsawan Mataram yang dikenal keras menentang campur tangan VOC dalam urusan kerajaan.
Menurut sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), Purbaya merupakan putra Pakubuwana I dan adik dari Amangkurat IV. Berbeda dengan sang kakak yang memilih bekerja sama dengan VOC, Purbaya justru menentang dominasi perusahaan dagang Belanda tersebut di lingkungan istana Mataram.
Penolakan itu kemudian berkembang menjadi perlawanan terbuka. Sejarawan Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru (1987) mencatat, pada November 1719 Purbaya bersama Pangeran Blitar dan sejumlah bangsawan lainnya memimpin pemberontakan terhadap Amangkurat IV yang didukung VOC. Namun, perlawanan tersebut gagal setelah VOC bergerak cepat menyerang dan mengusir para pemberontak dari basis mereka di Mataram.
Perjuangan itu berakhir pada Mei-Juni 1723 ketika para pemberontak yang tersisa menyerah. Purbaya kemudian ditahan di Batavia. Meski demikian, kebenciannya terhadap VOC justru semakin kuat.
Pada periode yang sama, kondisi VOC sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Sejumlah pos perdagangan di Nusantara mengalami kerugian, sementara biaya operasional membengkak akibat berbagai konflik dan pemberontakan. Di sisi lain, keuangan Mataram juga tertekan setelah VOC membebankan biaya perang kepada kerajaan hingga menimbulkan utang yang terus menumpuk.
Situasi makin rumit setelah Amangkurat IV wafat pada 1726 dan digantikan putranya, Pakubuwana II, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Di bawah pengaruh ibunya, Pakubuwana II berkomitmen melunasi kewajiban kepada VOC meski kas kerajaan sedang kosong.
"Raja berjanji membayar 10.000 real setiap tahun selama 22 tahun untuk menutup bunga dan utang, 15.600 real setiap tahun untuk membiayai garnisun VOC di Kartasura dan 1.000 koyan (1.700 metrik ton) beras selama 50 tahun," tulis Ricklefs.
Jika dikonversi menggunakan kurs saat ini, kewajiban 10.000 real tersebut setara sekitar US$10.000 atau sekitar Rp180,95 juta per tahun, sedangkan 15.600 real setara sekitar Rp282,28 juta per tahun.
Ketegangan antara Purbaya dan VOC semakin memuncak pada 1735. Saat itu VOC secara sepihak menaikkan nilai mata uang utamanya sebesar 25% sebagai respons atas kebijakan Mataram yang sebelumnya menurunkan nilai mata uang VOC sehingga merugikan perusahaan tersebut.
Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Rakyat dan kalangan kerajaan Jawa menolak mengakui nilai baru mata uang VOC. Akibatnya, VOC harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperoleh nilai tukar yang setara dengan mata uang yang beredar di masyarakat. Daya beli pegawai VOC pun merosot dan kebijakan ekonomi perusahaan di Jawa mengalami kekacauan.
Di tengah situasi itu, VOC mulai mencari pihak yang dianggap bertanggung jawab. Berdasarkan laporan sejumlah bangsawan yang berseberangan dengannya, Purbaya dituduh menjadi aktor di balik penolakan masyarakat terhadap kebijakan moneter VOC. Perusahaan dagang raksasa tersebut menuding Purbaya menghasut rakyat agar tidak mematuhi aturan yang mereka keluarkan.
Meski dituding sebagai biang kerok, pengaruh Purbaya di lingkungan istana justru menguat. Pada 1737, ia diangkat menjadi patih atau tangan kanan raja. Namun kekuatan politiknya mulai melemah setelah saudara perempuannya yang merupakan istri Pakubuwana II meninggal dunia pada 1738 usai melahirkan.
Kehilangan dukungan penting di lingkungan istana membuat posisi Purbaya semakin terjepit. Di bawah tekanan politik yang terus meningkat, ia akhirnya diserahkan kepada VOC.
Penyerahan tersebut menjadi kemenangan besar bagi VOC. Untuk memastikan Purbaya tidak lagi memiliki pengaruh politik maupun memicu perlawanan baru, VOC memutuskan membuangnya ke Sri Lanka. Dari sanalah kisah perjuangan Pangeran Purbaya melawan dominasi perusahaan asing berakhir.